Pemerintah Akan Pungut Pajak Dari Bisnis Batu Akik

By: | Tags: | Comments: 0 | Januari 28th, 2015

Kantor pajak di seluruh wilayah Indonesia mulai mensosialisasikan pengenaan pajak pada batu akik. Salah satunya, Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam waktu dekat, Kanwil Pajak itu akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang batu Akik di Palembang, untuk membayar pajak dari hasil penjualan batu alam tersebut.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Julianto mengutarakan, penerapan wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak.

Kata Fajar, nantinya pajak penjualan batu akik disamakan dengan dagangan lain seperti usaha waralaba yang memperoleh penghasilan.

Dengan rincian, usaha yang berpenghasilan Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen, Rp50-250 juta (15 persen), Rp250-500 juta (25 persen), dan penghasilan di atas Rp500 juta (30 persen).

“Sesuai undang-undang, penjualan batu akik juga¬† dikenakan pajak,” kata Fajar.

Fajar melanjutkan, dikenakannya pajak pada penjualan batu akik, lantaran hingga kini bisnis tersebut sedang menjanjikan.

“Penjualan batu akik sangat menjanjikan, bahkan satu batu ada yang harganya hingga ratusan juta rupiah. Itu sudah ada ketentuan pajaknya, termasuk penghasilan sebulannya hanya Rp2,4 juta,” Jelasnya.

Ditambahkan Fajar, untuk menerapkan peraturan ini, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi langsung ke pusat-pusat penjualan batu akik di Palembang.

“Dengan begitu, pedagang membayar kewajiban pajak usahanya. Belum kita jadwalkan, tetapi nanti kita rencanakan turun langsung ke pedagang biar mereka ngerti,” tuturnya.

Leave a Reply

three × 3 =